Mabes Polri Didesak Tangkap Bupati Rohil Terkait Kasus Ijazah Palsu
JAKARTA, MATATORO.COM- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK) Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat siang, 20 Juni 2025.
Dengan pengeras suara dan spanduk bertuliskan “Tangkap Bistamam”, mereka mendesak Polri segera menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan ijazah oleh Bupati Rokan Hilir, Bistamam.
Ahmad, koordinator aksi, menyebut aksi ini adalah bentuk protes terhadap lambannya penanganan laporan yang telah dilayangkan ke Bareskrim Polri pada 5 Mei lalu oleh seorang warga bernama Muhajirin Siringoringo.
Dalam laporan itu, Muhajirin menuduh Bistamam menggunakan ijazah palsu SMEA PGRI Pekanbaru tahun 1968 sebagai syarat pencalonan kepala daerah.
“Sudah lebih dari sebulan, belum ada kabar tentang proses hukumnya. Kami khawatir ada pembiaran,” kata Ahmad dalam orasinya.
Dalam salinan berkas laporan yang diterima peserta aksi, disebutkan sejumlah kejanggalan dalam dokumen akademik Bistamam.
Mulai dari perbedaan nama antara ijazah dan KTP, tinta ijazah yang dinilai masih tampak baru meski seharusnya berumur lebih dari lima dekade, hingga ketidaksesuaian ejaan antara tulisan tangan dan hasil ketikan.
AMPK juga menyoroti legalitas Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) tingkat SD dan SMP yang disebut tidak memiliki nomor register resmi.
Dokumen itu disebut-sebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
Ahmad menyebut ada indikasi keterlibatan kepala dinas pendidikan serta dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah agar menandatangani SKPI.
“Kami minta semua yang terlibat diusut. Ini bukan cuma soal legalitas pribadi, tapi soal integritas jabatan publik,” ujar Ahmad.
Selain menuntut penangkapan terhadap Bistamam, massa juga meminta Mabes Polri membentuk tim khusus bersama Kementerian Pendidikan untuk memverifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik di Rokan Hilir. Mereka juga mendesak Menteri Dalam Negeri mencopot Bistamam dari jabatannya jika terbukti menggunakan dokumen palsu.
Aksi berlangsung damai sejak pukul 14.30 WIB. Massa bergerak dari kawasan Blok M menuju Gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.
Mereka membentangkan poster, mengibarkan bendera organisasi, dan menyampaikan tuntutan melalui mobil komando.
Kasus dugaan ijazah palsu ini sebelumnya sempat mencuat di media sosial dan menjadi sorotan publik Riau, terutama setelah beredar dokumen laporan resmi ke Bareskrim. Belakangan, pihak pelapor juga menyatakan akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keabsahan dokumen yang dimiliki Bistamam.
“Kalau Polri diam, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” ujar Ahmad, sebelum massa membubarkan diri menjelang sore***
