Ribuan Warga Kawasan Taman Nasional Teso Nilo, Gelar Aksi Damai Di Depan Kantor Gubernur Riau Jilid 2
PEKANBARU, MATATORO.COM– Ribuan masyarakat dari Kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) dan Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pelalawan (AMMP) kembali menggelar aksi damai jilid II di depan kantor Gubernur Riau untuk memperjuangkan hak agar tidak direlokasi.
Dari pantauan di lokasi pada Senin, 21/07/25 kedatangan ribuan masyarakat gabungan dari 7 (tujuh) desa di Kabupaten Pelalawan yang ingin menyampaikan keluh kesah dan derita yang mereka alami semenjak Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) menetapkan tanggal 23 Agustus 2025 batas waktu untuk masyarakat relokasi secara mandiri.
“Kami sudah puluhan tahun tinggal di sana dan memiliki identitas (KTP dan KK) serta ada juga anak anak yang bersekolah disana (Kawasan TNTN). Jadi, kami menolak tegas untuk direlokasi,” sampaikan para demonstrasi di depan gerbang kantor Gubernur.
Sementara itu, Koordinator lapangan Utama AMMP, Wandri Saputra Simbolon menyampaikan setelah beberapa perwakilan diundang ke dalam kantor Gubernur yang dihadiri oleh Kadis Perkebunan, Syahrial Abdi mewakili Gubernur Riau, Kemudian Bupati Pelalawan, Zukri serta Perwakilan dari Korem 031/WB dan Polda Riau, kami menyampaikan menolak untuk direlokasi secara mandiri.
“Tadi sudah sama-sama kita dengar bahwasannya Pak Bupati Pelalawan, Zukri berjanji agar memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakatnya dan akan menyurati satgas PKH agar tanggal 23 Agustus nanti relokasi diundur sebelum ada jalan terbaik,” sampaikan Wandri.
Kemudian, kami juga menyampaikan beberapa poin tuntutan kami selain tidak direlokasi, ada juga agar tim satgas PKH yang ada di kawasan TNTN agar tidak menggunakan senjata laras panjang jika memasuki kawasan tersebut. sambungnya.
Wandri juga menegaskan bahwasanya kegiatan ini murni untuk memperjuangkan kehidupan dan hak warga disana, tidak ada seperti informasi informasi yang didanai cukong.
“Ini murni dana dari masyarakat yang hadiri disini, tidak ada didanai cukong atau siapapun itu. Jadi, aksi yang kedua kali ini merupakan suara perjuangan dan keresahan kami selama ini yang tak pernah mendapatkan jawaban pasti akan nasib ribuan orang yang terdampak karena tindakan satgas PKH,” tegasnya.
Jadi, setelah kegiatan ini kita akan evaluasi lagi untuk langkah kedepannya agar ribuan masyarakat mendapatkan hak mereka selama ini.
“Tadi ada permintaan Bupati Pelalawan agar kita mau didata biar tahu mana yang penduduk asli serta pemilik lahan, dan mana yang penduduk diluar Kabupaten Pelalawan tapi memiliki lahan. Jadi kita sudah sepakat mau didata asalkan formulir pendataan tersebut diposting resmi di website Pemkab Pelalawan dan dipublish jadi satu sumber saja formulir pendataannya,” pungkas Wendri.
Sementara itu, Bupati Pelalawan, Zukri saat menjumpai para demonstrasi berjanji akan memperjuangkan tuntutan yang telah disampaikan oleh perwakilan korlap dan akan menyurati Satgas PKH agar relokasi tanggal 23 Agustus ini diundur sebelum mendapatkan solusi.
“Saya tahu batin dan perasaan bapak ibu semua yang hadir disini. Saya hadir disini untuk mendampingi dan menyampaikan perjuangan bapak ibu ke Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat agar mendapatkan solusi terbaik. Jadi oleh karena itu, jika nanti ada tim pendataan yang mendatangi rumah bapak ibu isilah formulir karena masih banyak masyarakat kita yang belum mengisi formulir pendataan tersebut agar kita bisa memperjuangkan bersama sama,” pungkas Zukri. ***
