Ketua MPR Minta Pemerintah Terus Telusuri Korban Pelanggaran HAM Berat
JAKARTA, MATATORO.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus menelusuri data korban pelanggaran HAM berat masa lalu sehingga mereka dapat menerima manfaat berbagai program pemulihan hak sebagaimana yang diumumkan Presiden RI Joko Widodo di Aceh, Senin.
Bambang mengusulkan pemerintah berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mempercepat proses penelusuran dan verifikasi data korban.
“(Terkait itu, saya) meminta pemerintah berkoordinasi dengan Komnas HAM dalam melakukan pendataan lanjutan terkait korban yang masih belum terdata dan segera memvalidasinya,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR RI memberikan dukungannya kepada pemerintah untuk menjalankan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PP HAM) yang dibentuk oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2022.
“(Saya) mendukung program tersebut dan meminta pemerintah agar menerapkan secara maksimal program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat (salah satunya) di Provinsi Aceh, di Rumah Geudong, Pidie, agar (korban) mendapatkan hasil yang berkeadilan,” kata Bambang Soesatyo yang juga populer dengan nama Bamsoet.
Dia juga mengingatkan pemerintah agar tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terutama dalam melaksanakan rekomendasi penyelesaian nonyudisial dari Tim PP HAM. **(ANTARA)