Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Makan Minum ODGJ di Dinsos Provinsi Riau Terungkap
PEKANBARU, MATATORO.COM – DPN Pemuda Tri Karya (PETIR) mengungkapkan adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Bina Laras yang dibawahi Dinas Sosial Provinsi Riau.
Ketua DPN PETIR, Jackson Sihombing mengatakan pihaknya mendapati dugaan itu yang salah satunya berupa makan minum Eks Psikotik (ODGJ) alias warga binaan sebesar Rp 1.335.900.000 dari total anggaran
Rp 8.318.313.064 pada APBD 2023 yang dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Riau yang dilakukan tanpa lelang pihak ketiga.
Hal itu, kata Jackson didapati berdasarkan data perhitungan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2023 yang mana UPT Bina Laras melakukan hitungan 60 orang Eks Psikotik yang dirawat selama 365 hari.
“Kita dapat Informasi, Kondisi ODGJ di Bina Laras Kecamatan Rumbai Kelurahan Muara Fajar sungguh memprihatinkan. Padahal Anggaran makan minum sudah disediakan” kata Jackson, Kamis (11/01/2024) saat bersamaan dengan tim media melakukan Penelusuran ke lokasi
Ia juga mengatakan bahwa daya tampung pembinaan tidak masuk akal.
Pasalnya, berdasarkan data 2022 UPT Bina Laras hanya menampung 30 orang dan itu memang nilai kapasitas maksimal, jelas Jackson.
Jackson juga mendapati informasi bahwa makan minum untuk orang yang ditampung di UPT Bina Laras sarat akan KKN yaitu makanan tersebut dimasak begitu saja oleh pegawai honorer yang bertugas padahal berdasarkan RKA anggarannya sekitar Rp 1,3 miliar.
Bukan hanya itu, ketidak wajaran juga ditemukan berdasarkan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA RKA) Perubahan 2022 UPT Bina Laras melakukan hitungan untuk rencana kerja dengan nilai tampung sebanyak 30 orang namun ditahun seluruh hitungan dilakukan dengan target 60 orang.
Hal ini berdasarkan investigasi dan informasi yaitu tahun 2022 kebelakang, UPT Bina Laras menampung 30 orang yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.
“Memang belakangan ini UPT Bina Laras melakukan pekerjaan Renovasi, Rehab, dan Pembangunan yang dilakukan secara lelang dan dimulai pada awal bulan Juli 2023. Jadi bagaimana bisa dilakukan penambahan sebanyak 50 % sepanjang tahun 2023. Padahal kontrak pekerjaan dimulai awal juli 2023,” jelas Jackson.
Kesimpulannya, Jackson menduga seluruh anggaran pelayanan dasar UPT Bina Laras sepanjang anggaran 2022 Perubahan dan 2023 Murni telah terjadi peningkatan target 60 orang Warga Binaan. padahal UPT Bina Laras disinyalir tidak menampung sebanyak itu bahkan estimasinya hanya dibawah 30 orang kebawah.
Anehnya lagi, lanjutnya, UPT Bina Laras juga melakukan pengadaan barang keperluan wanita padahal berdasarkan hasil pendalaman sarana prasarana yang tersedia belum mendukung untuk dilaksanakan pelayanan bagi WBS dengan gender perempuan.
“Kita juga menduga adanya pengadaan, belanja, dan perjalanan dinas fiktif pada sejumlah Sub Kegiatan Pelayanan Dasar, dan ini segera kita Laporkan ke Kejaksaan,” jelas Jackson.
Hingga berita ini terbit, pimpinan UPT Bina Laras/Dinsos Provinsi Riau belum terkonfirmasi awak media.***
