Pekerjaan Bodi Jalan di Desa Pangkalan Batang Tuai Keluhan Warga, LSM Soroti Kurangnya Respons Pemerintah Desa
BENGKALIS, MATATORO.COM – Pembangunan bodi jalan Gang Sepakat Lanjutan di Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, yang dibiayai dari dana BERMASA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 41.151.000, dikeluhkan oleh warga. Proyek yang semula bertujuan mempermudah akses warga ke kebun, malah menimbulkan masalah baru.
Sebelum pekerjaan dimulai, banjir di area tersebut biasanya membutuhkan waktu satu hari untuk surut. Namun, setelah proyek dilaksanakan, memerlukan waktu dua hari atau lebih untuk surut. Hal ini diduga akibat parit yang digali sepanjang bodi jalan yang tidak terhubung dengan saluran air yang lebih besar (buntu), sehingga menyebabkan air terhambat dan menumpuk di area tersebut. Akibatnya, rumah warga, serta kebun karet dan sawit di area terendam lebih lama.
Zul Azmi, Sekretaris DPD LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Kabupaten Bengkalis, setelah mendapat informasi, langsung turun ke lokasi untuk memverifikasi hal tersebut. Ia berbicara dengan warga yang tinggal di sekitar lokasi, dan warga lainnya yang sedang menuju kebun, mereka pun mengeluhkan hal yang sama. Zul Azmi kemudian menemui pihak desa untuk menyampaikan permasalahan tersebut.
Menyikapi hal ini, Pj Kepala Desa Pangkalan Batang, Syamsul Rizal, SE, melalui Sekretaris Desa, Dudiar, memberikan klarifikasi bahwa perencanaan pekerjaan sudah sesuai dengan rencana awal. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa parit yang digali tidak terhubung dengan saluran air yang lebih besar, sehingga menyebabkan masalah drainase. Sekdes juga menjelaskan bahwa pihak desa telah mengalokasikan dana tambahan untuk penggalian parit secara manual, tanpa menggunakan alat berat.
“Tujuan penggalian manual adalah untuk menghindari kerusakan kebun warga dan memberi kesempatan bagi warga setempat untuk bekerja serta menambah penghasilan mereka,” kata Dudiar.
Meski demikian, Sekdes mengaku bahwa dana yang awalnya dialokasikan untuk mengatasi masalah drainase ternyata digunakan untuk pekerjaan lain oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Hingga saat ini, TPK belum memberikan keterangan terkait pengalihan dana tersebut. Pihak desa pun masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai hal ini, namun pihak desa berjanji akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk perbaikan penggalian parit yang dapat mengatasi masalah drainase dan banjir serta memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan tujuan semula.
Menanggapi hal ini, Zul Azmi mengkritisi kurangnya respons dari pemerintah desa terhadap keluhan warga. Ia menilai, meskipun pihak desa sudah memberikan penjelasan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keluhan warga belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Saat pekerjaan sedang berlangsung, warga setempat sudah meminta agar parit tidak dibuat buntu agar air dapat mengalir dengan lancar dan mencegah banjir lebih parah. Namun, permintaan tersebut tidak diindahkan,” kata Zul Azmi.
Seharusnya, kesalahan dalam pengelolaan dana dan perencanaan pekerjaan segera ditangani dengan tindakan konkret dari pemerintah desa. Warga telah memberikan masukan sejak awal, namun masalah ini masih belum mendapat perhatian yang cukup, tambah Zul Azmi.
Zul Azmi juga menyayangkan ketidaktegasan pemerintah desa untuk memanggil TPK guna mempertanyakan alasan pengalihan alokasi dana yang seharusnya diperuntukkan bagi perbaikan drainase, justru digunakan untuk kegiatan lain. Ia mendesak pemerintah desa untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan drainase ini.
Selain itu, Zul Azmi menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dibiayai dari dana pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kami meminta kepada semua pihak yang berwenang untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini serta melakukan audit menyeluruh terhadap pekerjaan di desa tersebut,” pungkasnya**