Tangkap dan Penjarakan Indra Pomi Nasution dan Jefry Noer
PEKANBARU, MATATORO.COM – Forum aktivis Mahasiswa Riau, menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Riau, Selasa (05/12/2023).
Mereka menuntut Komisi I DPRD Riau merekomendasikan kepada KPK agar membuka kembali serta meninfaklanjuti amar putusan hakim berkekuatan tetap terkait kasus korupsi Water Front City Kampar tahun 2015. Dimana dalam amar putusan itu, Indra Pomi Nasution dan Jefry Noer dinyatakan termasuk pihak mengakibatkan kerugian negara.
“Sebagaimana kita ketahui, bahwanya ayahan, kankanda kita yang sangat kita hormati Indra Pomi Nasution yang hari ini masih duduk santai di bangku Sekda Kota Pekanbaru, yang kita ketahui ikut melakukan dan dengan sengaja memenangkan PT WIKA yang mensukseskan monopoli mega proyek pembangunan Jembatan Water Front City Kampar,” teriak salah satu orator aksi, Paul.
Sorotan kasus korupsi mega proyek pembangun Jembatan Water Front City Kampar bukan hal baru lagi tersohor di Bumi Lancang Kuning.
Kasus mega proyek juga pernah menyita perhatian publik lantaran menyeret 73 saksi yang terdiri pihak Pemkab Kampar, Pokja PBJ Kampar, DPRD Kampar, peserta lelang, pelaksana proyek hingga pihak subkontraktor serta juga telah meminta keterangan ahli pengadaan barang dan ahli kontruksi.
Dari pengungkapan kasus mega korupsi oleh lembaga anti rasuah itu, terbongkar bahwa Indra Pomi Nasution dan Jefry Noer dinyatakan majelis hakim termasuk dalang terjadinya kerugian negara.
“Karena itu, kami meminta Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau untuk membuka kembali kasus Jembatan Water Front City multiyers Kampar yang mengakibatkan kerugian negara puluhan miliar. Dimana pada kasus itu, menyeret nama nama pejabat daerah yaitu Jefry Noer dan Indra Pomi Nasution,” lantangnya.
Pantauan di lapangan, aksi demonstrasi itu berjalan tertib. Aksi demonstrasi mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.
Namun hingga massa membubarkan diri, tidak ada seorang pun pihak DPRD Riau menyambut aksi demonstrasi tersebut.
Akibatnya, massa mengancam akan menggelar aksi unjukrasa dengan massa lebih besar lagi jika pihak DPRD Riau tidak menampung serta merekomendasi tuntutannya ke KPK.
“Kami akan turun dengan massa lebih besar lagi,” tegas Paul seraya mengumandangkan terikan kata sepakat kepada para demonstran. ***(Red)
